Agus Martowardojo: Jangan Sampai Indonesia Krisis Lagi Seperti Tahun 1998
Merdeka.com - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo berpesan kepada pemerintah agar menjalankan perekonomian dengan tata kelola (good governance) yang baik.
Hal itu ia sampaikan dalam acara peluncuran buku biografi perjalanan hidupnya yang berjudul 'Agus Martowardojo Pembawa Perubahan' di Gedung Bank Indonesia.
Kata Agus, Indonesia tidak boleh terperosok pada krisis seperti di tahun 1997-1998. Sebab itu, pengambilan kebijakan dan sistem yang berkesinambungan penting untuk diterapkan guna menjaga otoritas moneter.
"Kita mohon jangan sampai Indonesia mengalami krisis lagi. Karena 97/98 itu berat sekali. Itu sampai-sampai Pemerintah keluarkan Kepres dan dibentuk badan penyehatan perbankan nasional," tuturnya di Gedung BI, Senin (2/9).
Dikala dirinya menjabat sebagai Gubernur BI, Agus bercerita banyak ujian yang menimpa industri perbankan. Dirinya pun dituntut melakukan transformasi agar dampaknya tidak terkena ke krisis nasional.
"BI berkoordinasi dengan Pemerintah untuk lakukan stabilisasi dengan menaikkan harga BBM. kita. Kita bangun fungsi makroprudensial, kita perkuat ekonomi syariah termasuk perkuat organisasi dengan bangun BI institute," lanjut dia.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Maskapai-Maskapai Penerbangan yang Hampir Bangkrut Lalu Sukses Bangkit Lagi
Merpati Airlines. ©Liputan6.com
Merdeka.com - Salah satu masalah dalam bisnis penerbangan adalah utang. Bahkan beberapa maskapai penerbangan mengalami kebangkrutan karena kurangnya pemasukan keuntungan hingga terlilit utang. Alhasil mereka tak mampu membayar utang tersebut, sekaligus tak mampu membayar upah pekerjanya.
Namun berkat suntikan dana dan kerjasama, beberapa maskapai berhasil bangkit dari kebangkrutan itu. Berikut maskapai penerbangan yang sempat tumbang, kini berhasil bangkit kembali:
1 dari 3 halaman
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Maskapai Merpati Air sempat tumbang karena terlilit utang sebesar Rp10 triliun pada 2016. Kini maskapai penerbangan Indonesia itu kembali hidup setelah mendapat suntikan dana sebesar Rp6,4 triliun dari Intra Asia Corpora. Investor dalam negeri ini terafiliasi dengan Asuransi Intra Asia dan PT Cipendawa Tbk yang sempat terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten CPDX.
Presiden Direktur Merpati Nusantara Airlines, Asep Ekanugraha menjelaskan kucuran dana untuk mengoperasikan Merpati Airlines, disebutkan tidak sepenuhnya berupa dana segar seutuhnya. Selain itu juga tidak akan turun sekaligus.
Namun, kucuran dana itu akan turun bertahap sesuai kebutuhan operasional dalam jangka dua tahun. Dengan adanya dana tersebut, Merpati Airlines setidaknya bisa kembali memiliki pesawat dan mulai mengurus izin rute terbang dan investasi operasional lainnya.
2 dari 3 halaman
Japan Airlines
Maskapai Japan Airlines sempat mengalami kerugian hingga bangkrut. Japan Airlines memiliki utang sekitar USD 25,6 miliar pada tahun 2010. Maskapai ini juga mengajukan pailit kepada Pengadilan Distrik di Tokyo, pada 19 Januari 2010.
Untuk mengatasi masalah ini, Japan Airlines akhirnya melakukan perombakan besar-besaran agar keuangannya kembali pulih. Dalam perombakan itu, Japan Airlines terpaksa memberhentikan 15.661 pekerja hingga Maret 2013, mengurangi jatah pensiun pekerja dan mengurangi rute layanan.
Maskapai ini juga terpaksa mengandangkan sementara armada pesawat Boeing 747 Jumbo sebanyak 37 unit, 16 unit pesawat MD-90s, dan menggunakan pesawat berkapasitas lebih kecil.
Namun, masalah itu mulai teratasi berkat suntikan dana dari pemerintah Jepang sebesar USD 10 miliar, dan para kreditur yang memutihkan utang Japan Airlines sebesar USD 8 miliar.
Japan Airlines akhirnya bisa mengudara di bawah perlindungan kepailitan. Japan Airlines pernah bekerja sama dengan American Airlines untuk memberikan tarif murah, dan rute penerbangan di seluruh pasifik.
Kerjasama itu menghasilkan pendapatan sebesar USD 156 juta, dan mampu membuat kondisi keuangan Japan Airlines membaik.
3 dari 3 halaman
PT AirAsia Indonesia Tbk
Maskapai AirAsia memang tidak mengalami kebangkrutan. Namun AirAsia sempat mengalami kerugian mencapai Rp203 miliar. Kini maskapai tersebut mencatat laba bersih sebesar Rp11 miliar sepanjang semester 2019.
Perseroan juga membukukan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar Rp80 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu rugi sebesar Rp194 miliar. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan permintaan, meningkatnya efisiensi biaya dan kenaikan harga rata-rata tiket pada musim libur sekolah dan Lebaran.
Direktur Utama PT AirAsia Indonesia Tbk, Dendy Kurniawan menyebutkan pendapatan Perseroan pada kuartal II 2019 naik 67 persen menjadi Rp1,66 triliun dari Rp993 miliar pada periode yang sama tahun 2018. Pendapatan dari hasil penjualan tiket pesawat meningkat 80 persen menjadi Rp1,39 triliun.
Sumber:Merdeka.com
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II Disetujui, Ini Faktanya
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI dan Komisi IX melakukan rapat kerja gabungan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, membahas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Dalam rapat tersebut disetujui iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II naik, masing-masing kelas akan naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan Rp51.000 menjadi Rp110.000.
Sebelumnya, rincian usulan Kementerian Keuangan adalah kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, lalu kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.
Berikut fakta-fakta disetujuinya kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II.
1 dari 5 halaman
Berlaku efektif 1 Januari 2020
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020. enaikan tersebut tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
"Yang kelas I dan kelas II, 1 Januari 2020 jadi Rp160.000 dan Rp110.000, sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat," ujar Mardiasmo usai menghadiri rapat kerja dengan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9).
2 dari 5 halaman
Usulan kenaikan iuran kelas III ditolak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan, kenaikan boleh dilakukan apabila pemerintah menyelesaikan pembersihan keanggotaan penerima manfaat atau data cleansing. DPR juga mendesak pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.
"Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing," ujar Soepriyatno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9).
3 dari 5 halaman
Perbaikan layanan
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, kenaikan iuran nantinya akan diiringi dengan perbaikan layanan. Sehingga, masyarakat yang melakukan pembayaran dapat mendapat keadilan melalui layanan yang semakin baik.
"Kami sangat setuju jika kenaikan ini harus diiringi dengan perbaikan layanan. Selain itu, dengan kenaikan iuran ini, harapannya BPJS Kesehatan tak lagi menghadapi masalah cashflow. Sehingga faskes dapat meningkatkan layanan dengan baik," jelasnya.
Kemenkeu juga sepakat dengan DPR. Kenaikan tersebut harus membuat tingkat kepatuhan membayar masyarakat semakin tinggi. Di mana saat ini, tingkat kemampuan membayar iuran masih ada pada angka 53 persen.
"Kami sepakat dengan Bapak Ichsan Fridaus dari Fraksi Golkar, kenaikan iuran ini harus diiringi dengan tingkat pemungutan atau kolektivitas yang meningkat. Saat ini 53,72 persen," jelasnya.
4 dari 5 halaman
Defisit BPJS Kesehatan
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bakal mampu menambal defisit yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Dia juga menegaskan, defisit tidak bisa ditutupi jika hanya menaikkan iuran kelas III atau PBI.
"Tidak cukup menaikkan iuran PBI saja. Kelas I dan II juga harus dinaikkan. Yang kaya, bantu miskin. Yang sehat, bantu sakit. Itu kan untuk sosial. Kalau dihitung-hitung 2020 sudah tidak terlalu besar defisit (BPJS Kesehatan)," jelasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menyebut bahwa perusahaannya akan menderita defisit Rp77,9 triliun di 2024 jika tak ada kenaikan iuran. Maka untuk menanggulangi potensi defisit harus dilakukan kajian iuran baru.
"Kalau tidak melakukan apapun itu akan defisit Rp39,5 triliun kemudian tahun 2021 Rp50,1 triliun, 2022 Rp58,6 triliun, 2023 Rp67,3 triliun, 2024 Rp77,9 triliun," ujar Fahmi.
5 dari 5 halaman
Pindah kelas
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Handayani Budi Lestari mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika akibat kenaikan tersebut banyak masyarakat yang berpindah kelas. Menurutnya, pindah kelas tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan.
"Kalau memang dia mau pindah kelas yang lebih rendah tinggal pindahin saja, ajukan surat kan ada di mobile JKN," ujar Handayani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9).
Dia menjelaskan, pelayanan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan besaran pembayaran premi. Jika pembayaran premi sesuai kelas I maka layanan yang diperoleh juga lebih baik daripada yang diterima oleh peserta kelas II. Oleh karena itu, pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan bayar.
Sumber:Merdeka.com
