Kenali Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa Traveloka

Merdeka.com - Bagi kebanyakan orang, memiliki asuransi jiwa belum termasuk prioritas dalam urusan mengelola keuangan pribadi. Hal ini diamini oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) jika tingkat penetrasi asuransi Indonesia hanya berada di kisaran 2-3 persen. Tidak heran jika Indonesia berada di posisi kedua terendah untuk penetrasi asuransi di antara negara-negara ASEAN, akibat kurangnya literasi asuransi.
Nyatanya, asuransi jiwa mampu memberikan perlindungan pada kondisi finansial apabila tertanggung meninggal dunia. Tak perlu bingung mencari asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan dan terbebas dari proses yang rumit. Traveloka Protect menawarkan asuransi jiwa dengan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh penggunanya.

Proses Pembelian Asuransi yang Mudah

Tidak sedikit yang menganggap proses pembelian asuransi cukup ribet karena harus menjalani sederet tes hingga mengisi berlembar-lembar halaman form pengajuan. Berbeda dengan asuransi Traveloka yang dapat dimiliki oleh siapapun yang berusia antara 18-64 tahun, syarat dan ketentuannya pun cukup sederhana dan transparan. Selain itu, kamu pun tak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk mendapatkan asuransi jiwa.

Manfaat Perlindungan

Meskipun memiliki harga yang cukup terjangkau dan proses yang dikemas sederhana, asuransi jiwa Traveloka pun memberikan beberapa perlindungan utama. Mulai dari manfaat yang akan dibayarkan untuk kematian dengan sebab apapun, manfaat perlindungan yang dibayarkan untuk kematian akibat kecelakaan.
Selain itu, asuransi jiwa dari Traveloka juga menanggung pembayaran biaya perawatan medis di rumah sakit akibat kecelakaan, hingga manfaat yang dibayarkan jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap. Berbagai pilihan pun diberikan mulai dari Rp25 juta hingga Rp500 juta dengan perlindungan selama 1 tahun.

Ketahui yang Tidak Dijamin

Walau memberikan manfaat yang akan dibayarkan untuk kematian dengan sebab apapun, Traveloka Protect memberikan batasan pada hal-hal yang tidak dijamin. Mulai dari berpartisipasi dalam aktivitas yang melanggar hukum, bunuh diri, meninggal dunia karena penyakit dalam kurun waktu 90 hari sejak mendaftar asuransi jiwa, melakukan aktivitas berisiko tinggi yang berada di daftar pengecualian, hingga konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang.
Bukan hanya asuransi jiwa, Traveloka Protect juga menawarkan beragam produk asuransi online lainnya. Mulai dari asuransi perjalanan, asuransi visa Schengen, hingga asuransi mobil dengan biaya terjangkau dan bebas dari proses administrasi yang rumit. Cukup masuk ke aplikasi di Smartphone dan luangkan waktu beberapa menit agar langsung terlindungi.

Lalu, Bagaiman Cara Mengajukan Klaim?

Pengajuan klaim pun juga semudah mendaftarkan diri untuk memiliki asuransi jiwa. Cukup lengkapi formulir klaim yang bisa diunduh dengan mudah dan lampirkan semua dokumen yang dibutuhkan. Kirimkan selambat-lambatnya 90 hari setelah mengalami kondisi yang ditanggung dan tunggu hingga pembayaran klaim cair dalam 10 hari kerja.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Pemerintah Pastikan Aturan IMEI Tak Rugikan Konsumen dan Pedagang

Merdeka.com - Pemerintah meneken aturan blokir ponsel black market (ponsel BM) via International Mobile Equipment Identity (IMEI). Dengan demikian, pemerintah memiliki enam bulan untuk melakukan berbagai langkah sebelum aturan ini diterapkan. Salah satu upaya yang dijalankan pemerintah, yakni melakukan sosialisasi.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, aturan ini tidak membatasi masyarakat untuk membeli ponsel. Sebagai contoh, masyarakat bisa saja membeli ponsel dari luar negeri. Namun dengan catatan ponsel tersebut dipastikan bukan berasal dari black market.
"Beli di luar negeri tidak masalah, tapi belinya (ponsel) yang legal. Karena sampai ke sini tetap ketahuan juga (jika ponselnya ilegal)," kata dia, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (18/10).
Tujuan dari aturan IMEI, untuk menjamin persaingan yang sehat di pasar. Sebab tidak bisa jika pelaku usaha yang menjual ponsel legal harus membayar pajak, sementara yang ilegal tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
"Jadi kami menyampaikan sistem ini tidak akan mengganggu user smartphone atau pedagang. Pedagang ada waktu 6 bulan atau 2 siklus. Jadi tidak ada ruang untuk BM (ponsel black market)," tegas dia.
Hal senada diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar meyakinkan para pedagang yang memasarkan ponsel legal untuk tak perlu cemas bisnisnya bakal terganggu. "Ada rumor di roxy tutup semua. Kalau dia melakukan perdagangan legal dia tidak tutup," ujar dia.
Dia menegaskan, pola pikir pengusaha harus diubah. Sebab, pajak bukan hal yang harus dijadikan beban karena memang itu adalah kewajiban. Menurutnya, pelanggan atau pengguna ponsel akan diuntungkan dengan peraturan ini. Sebab ke depan, ponsel yang mereka beli pasti terjamin kualitas dan legalitasnya.
"Ini bukan hal baru. Kita akan tertib niaga, tertib perdagangan. Keluhan konsumen atas produk dari BM (black market) juga tidak sedikit. Konsumen juga yang akan diuntungkan. Mereka beli barang yang pasti dan terjamin," jelasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Pengusaha Dukung Pemblokiran Ponsel BM Lewat IMEI

Merdeka.com - Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pemblokiran ponsel black market (BM) melalui International Mobile Equipment Identify (IMEI). Dengan adanya aturan ini, seluruh ponsel BM di Indonesia tidak bisa lagi digunakan per April 2020.
Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula mengatakan, dengan adanya aturan ini maka industri ponsel akan semakin berkembang karena tidak ada lagi ponsel black market.
"Kami sangat menunggu-nunggu hal ini. Penandatanganan ini adalah dukungan nyata pemerintah terhadap industri. Kita harapkan brand-brand masuk ke indonesia lebih tenang karena mereka akan beradaptasi dengan aturan ini," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jumat (18/10).
Dia melanjutkan, semua industri ponsel resmi akan mendapatkan benefit yang lebih banyak. Selama ini, penjualan ponsel resmi kerap kali terganggu dengan hadirnya ponsel BM.
"Benefit untuk semua orang. Karena selama ini yang ada gangguan (ponsel) itu HP BM, kan. Segi harga (ponsel BM) memang murah, karena mereka tidak ikut proses. (Dengan adanya peraturan ini) semuanya akan sehat," tuturnya.
Sementara dari segi peningkatan penjualan, Hasan mengatakan penetapan aturan ini pasti akan menambah pendapatan. Namun, penjualan ponsel itu sendiri tergantung dari banyak faktor, seperti kondisi ekonomi atau nilai tukar mata uang.
Menurutnya, ketika ponsel BM diblokir, data pengguna juga lebih terjamin. "Bukan hanya kestabilan bisnis, tapi konsumen juga akan terlindungi, lebih terproteksi," ujarnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:

Potensi Kerugian Negara Akibat Ponsel Ilegal Capai Rp55 Miliar per Hari

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara membeberkan potensi kerugian yang dialami negara dengan berkeliarannya ponsel dari black market (BM) atau ponsel ilegal.
Setidaknya, ada pendapatan negara berupa pajak yang tertahan sekitar Rp2 triliun per tahun. Oleh karenanya, peraturan pemblokiran ponsel BM via IMEI akan membantu mengembalikan potensi pajak tersebut.
"Sudah pasti saya sampaikan tadi kita tertunda pendapatan dari pajak kurang lebih Rp2 triliun satu tahun. Atau kurang lebih Rp55 miliar setiap hari. Jadi kalau kita tunda sehari, ada opportunity lost Rp55 miliar," ungkapnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jumat (18/10).
Setelah melalui serangkaian proses, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya meneken peraturan tentang pemblokiran ponsel BM via IMEI pada hari ini, Jumat (18/10).
Adapun penandatangan Peraturan Menteri (Permen) ini dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta pada pukul 08.30 tadi.
Diharapkan, peraturan pemblokiran ponsel BM via IMEI akan menyehatkan persaingan industri ponsel di Indonesia, sekaligus bisa melindungi konsumen sebaik-baiknya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:

Fintech Asetku Catat Telah Salurkan Dana Lebih dari Rp3 Triliun


Merdeka.com - PT Pintar Inovasi Digital atau Asetku, salah satu platform Fintech P2P (peer to peer) lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK tercatat telah menyalurkan lebih dari Rp3 trilliun dana kepada peminjam yang sebelumnya tidak memiliki akses.
"Dana yang kami salurkan kepada lebih dari 700 ribu peminjam merupakan dana tunai yang bisa mereka gunakan untuk keperluan mendesak, beli barang untuk mendukung bisnisnya, macam-macam kebutuhan yang bisa menolong kehidupan peminjam telah Lenders kami bantu dengan melakukan pendanaan di aplikasi Asetku," ucap Direktur Asetku, Andrisyah Tauladan dikutip keterangannya di Jakarta.
Di Asetku, lender dapat mengembangkan nilai dana menganggurnya (idle fund) dengan return rate 18 persen hingga 22 persen. Sebagai bentuk apresiasi Asetku kepada lenders, Asetku terus berinovasi menghadirkan produk-produk keuangan yang bermanfaat dan menjangkau masyarakat diseluruh penjuru wilayah Indonesia.
Kehadiran layanan dan kemudahan yang ditawarkan perusahaan diharapkan dapat turut andil mewujudkan misi pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan 75 persen. Industri fintech menyadari hal tersebut perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar masyarakat lebih mengenal dan paham sebelum menggunakan layanan keuangan digital.
Oleh karena itu, Asetku ambil bagian dalam Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 (IFSE) yang berlangsung dua hari yaitu pada 23-24 September 2019 di Jakarta.
Andrisyah meyakini acara seperti IFSE sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena selain target inklusi keuangan pemerintah yang terbilang jauh, namun juga kesadaran masyarakat dalam mengenal manfaat dan menanggulangi risiko masih rendah.
"Kami menyadari untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia perlu adanya kegiatan-kegiatan edukasi atau pameran seperti ini untuk meningkatkan literasi keuangan. Melalui acara ini kami memberikan wadah atau akses kepada masyarakat agar dapat gali informasi sebanyak-banyaknya mengenai industri Fintech dimana semua berkumpul di dalam satu acara mulai dari regulator hingga platform Fintech itu sendiri seperti Asetku."
Partisipasi Asetku dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 (IFSE) juga merupakan bentuk dukungan akan perkembangan industri fintech di Indonesia juga merupakan upaya Asetku dalam menyambut Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober mendatang. "Asetku terus mengembangkan kerja sama dengan pemain fintech tanah air. Kerja sama dengan berbagai fintech lain guna mendukung ekosistem bisnis Asetku," jelas Andrisyah.
Fintech P2P, platform yang menghubungkan antara peminjam/borrower dengan pemberi pinjaman/lender secara digital. Sangat penting bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan pinjam meminjam untuk memastikan platform tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Chief Risk Officer (CRO) Asetku, Jimmi Kharisma mengatakan sangat penting untuk calon pengguna memerhatikan legalitas perusahaan fintech P2P sebelum memilih menggunakan suatu platform. Calon pengguna dapat melihat daftar platform yang telah terdaftar hingga berizin di situs resmi OJK.
"Sebagai salah satu platform P2P lending yang telah terdaftar dan diawasi OJK, Asetku juga berkomitmen untuk selalu comply dengan seluruh regulasi dan kebijakan yang ada dan turut berpartisipasi untuk membangun industri P2P Lending di Indonesia," tutupnya.
SumberMerdeka.com
Share:

Strategi Surveyor Indonesia Bersaing di Era Digital


Merdeka.com - PT Surveyor Indonesia (Persero) berulang tahun yang ke-28 pada 1 Agustus 2019 lalu. Di usianya yang ke-28 ini, Surveyor Indonesia melakukan transformasi melalui lima pilar strategis untuk mencapai visi menjadi Perusahaan Independent Assurance Nasional yang diakui dunia, yakni High Performance Culture, New Business Development, New Operating Model, Market Expansion & Acceleration, dan Costumer Focus & Services Excellence.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) Dian M. Noer mengatakan, Surveyor Indonesia pun telah memantapkan diri melangkah dalam bisnis berbasis digital sebagai bagian dari transformasi korporasi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat.
"Kami bertransformasi ke arah digital dengan memberikan leverage pada produk dan jasa dengan teknologi yang mendukung Revolusi Industri 4.0 seperti IoT (Internet Of Things), cloud computing dan penerapan keamanan cyber," ujar dia, dalam Media Gathering, di Surabaya, Kamis (26/9).
Selain itu, Surveyor Indonesia melakukan modernisasi teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan, serta melakukan diferensiasi bisnis berbasis digital. Surveyor Indonesia pun telah membangun Laboratorium pelumas di Sentul yang dapat melakukan pengujian karakteristik fisika-kimia terlengkap dan pengujian parameter untuk kerja pelumas dengan teknologi terbaru.
Laboratorium ini dilengkapi dengan 25 peralatan uji fisika dan kimia, dua line engine dynamometer dengan kapasitas 250 horse power (HP) yang memiliki kecepatan operasional yang dapat dilakukan 24 jam, akurasi tinggi dan sudah kalibrasi pabrik.
Laboratorium ini juga dapat melakukan pengujian terhadap pelumas dalam penggunaan (used oil analysis) guna membantu industri untuk mengetahui umur pemakaian pelumas dan mengetahui kondisi bagian-bagian mesin yang berputar berupa Oil Condition Monitoring (OCM) agar perawatan dapat dilakukan secara efisien dan dapat meningkatkan produktivitas permesinan.
OCM dapat dilakukan pada permesinan untuk sektor pertambangan, transportasi darat, laut, dan udara, pembangkitan dan industri manufaktur. "Kami kawal SNI Wajib Pelumas untuk mendorong daya saing industri nasional dan jaminan kepentingan konsumen," ucapnya.
"Surveyor Indonesia juga mengembangkan aplikasi IT dalam rangka otomasi produk jasa, diantaranya Data Master Online (DMO) untuk pekerjaan survey mineral batubara, sistem informasi verifikasi bahan bakar nabati B20, Sistem Informasi Cargo Monitoring BBM serta aplikasi Lab Pelumas. Sedangkan untuk fungsi pendukungnya Surveyor Indonesia melakukan pengembangan e-Office, Human Resources Information Services (HRIS) dan lainnya."
Perusahaan juga mengembangkan aplikasi IT dalam rangka otomasi produk jasa, diantaranya Data Master Online (DMO) untuk pekerjaan survey, sistem informasi verifikasi bahan bakar nabati, serta Mobile Apps Lab Pelumas. Sedangkan untuk fungsi pendukungnya Surveyor Indonesia melakukan pengembangan e-Office dan Human Resources Information Services (HRIS).
"Surveyor Indonesia terus berinovasi dalam layanan diversifikasi bisnis dengan mengembangkan bisnis baru atau model bisnis baru yang berbasis teknologi digitalisasi serta melakukan diferensiasi produk dan jasa yang berbeda dengan kompetitor yang ada untuk memenangkan pasar," papar dia.
Dian menambahkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat untuk menghadapi tantangan bisnis sekarang dan masa yang akan datang. Agar transformasi dapat terwujud, Surveyor Indonesia terus melakukan pengembangan SDM yang memiliki kompetensi nasional dan internasional sebagai aset utama perusahaan dalam menghadapi persaingan dan tantangan global di masa depan.
Surveyor Indonesia dituntut untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keahlian sesuai praktik terbaik (best practices) dan didukung dengan penguasaan teknologi terkini dan digitalisasi. Revolusi Industri 4.0 menuntut manajemen meninggalkan pola business as usual (menjalankan bisnis seperti biasanya) agar dapat memenangkan persaingan usaha baik di dalam negeri maupun global.
"Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi secara masif, pengembangan Industri 4.0, Internet of Things, artificial intelligence, cloud computing dan media sosial telah mengubah cara hidup manusia dan model bisnis yang ada,"ujarnya.
Perkembangan ekonomi dunia dan perdagangan internasional serta persyaratan global, mendorong Surveyor Indonesia untuk berkembang di beberapa sektor strategis dalam mendukung pengembangan perusahaan. Bekerjasama dengan aliansi strategis dunia yang memiliki pengalaman dan sumberdaya manusia yang berkompeten di bidangnya, Surveyor Indonesia terus melakukan penetrasi dan ekspansi ke pasar regional ASEAN.
Saat ini Surveyor Indonesia berperan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional antara lain Pembangunan Palapa Ring, Infrastruktur LRT Jabodebek, Implementasi Mandatori B20 dan Program Pembangkit Listrik 35,000 Mega Watt. Mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam bidang infrastruktur sesuai regulasi pemerintah dan mendukung pemastian implementasi standar nasional untuk pelumas dan produk lainnya.
Sebagai perusahaan yang memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan, Surveyor Indonesia berperan dalam mendukung keselamatan kendaraan angkutan barang beserta muatan, pengguna jalan dan perlindungan infrastruktur jalan, menjamin kesesuaian operasional/penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku melalui penerapan sistem manajemen mutu.
Surveyor Indonesia melakukan optimalisasi dan efisiensi aset serta monitoring kualitas dan kuantitas bahan bakar serta bahan baku. Surveyor Indonesia juga berkomitmen mendukung kebutuhan pelanggan baik Pemerintah, Sinergi BUMN hingga perusahaan swasta.
Bekerja secara profesional dan independen sebagai pihak ketiga Surveyor Indonesia terus mengembangkan jaringan operasional dan laboratorium di seluruh Indonesia yang terakreditasi dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten bersertifikat serta penggunaan peralatan dengan teknologi terkini. Surveyor Indonesia hadir untuk negeri memberikan jasa pemastian yang terpercaya.
Sebagai agent of development, Surveyor Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan proyek pembangunan nasional di berbagai bidang (jalan, jembatan, bandar udara, kereta api, pelabuhan, dan lain-lain). Memberikan jasa pemastian dan konsultansi project management, Surveyor Indonesia memastikan seluruh proyek pembangunan nasional melalui tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menjamin kualitas dan terintegrasi.
Melakukan kegiatan QA/QC (Quality Control/ Quality Assurance), Testing and Commissioning sesuai dengan spesifikasi, standar, biaya dan target waktu yang telah ditentukan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders pembangunan nasional.
Surveyor Indonesia memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan Testing, Inspeksi dan Sertifikasi yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur nasional di berbagai sektor pada. Tahap Perencanaan dan Desain, New Yogyakarta International Airport: Survei Topografi, Penyelidikan Tanah (Soil Investigation), Uji Seismic Down Hole, Analisa Hazard dan K3.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Sensus Penduduk 2020, BPS Libatkan Dukcapil Mudahkan Masyarakat Update Data


Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menjelaskan, pada sensus penduduk 2020 terdapat perbedaan mendasar dari sensus tahun-tahun sebelumnya. Tahun depan bakal memanfaatkan data registrasi penduduk yang disebut Combined Method (Metode Kombinasi).
Dengan Metode Kombinasi ini, data administrasi yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Ducakpil Kemendagri) akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan, baik melalui pendataan mandiri (Sensus Penduduk Online) maupun door-to-door.
"Kita harapkan saling menguntungkan antara BPS dan Dukcapil terkait update data terkini. Sehingga ke depan data Dukcapil dan sensus penduduk menjadi satu, memberikan kualitas data pendudukan yang lebih bagus," ungkap dia dalam Kick Off Publisitas Sensus Penduduk 2020 di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (26/9).
Dia mengatakan, poin penting dari kerjasama kedua lembaga itu adalah data jumlah kependudukan baik de jure yakni menurut KTP dan de facto menurut tempat tinggal. Kedua data tersebut memiliki poin penting terkait perekonomian Indonesia.
"Karena kalau bicara pertumbuhan ekonomi itu didasarkan de facto bukan de jure," katanya.
Selain itu, perubahan mendasar dalam sensus penduduk 2020 adalah multiple data collection. BPS juga akan melakukan pendataan dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan informasinya secara aktif.
Dengan demikian, melalui Sensus Penduduk Online yang akan diberlakukan pada Februari 2019, masyarakat dapat memasukkan data dirinya. "Nantinya akan diimbau seluruh masyarakat untuk update diri sendiri di Sensus Penduduk Online," ujarnya.
Suhariyanto mengakui, mengaplikasikan hal baru tersebut tentu tidak mudah, namun tetap perlu dilakukan. Sehingga diharapkan dengan terbangunnya kesadaran masyarakat mengenai sensus penduduk, pada tahun-tahun mendatang tak perlu ada lagi sensus secara konvensional, yakni door-to-door.
"Ini memang sebuah upaya berat tapi kita membangkitkan kesadaran masyarakat, tapi kalau kita tidak berupaya pada sesuatu yang baru maka kapan lagi mencoba? Diharapkan di 2030 nanti seluruh penduduk Indonesia bisa meng-update dirinya sehingga tidak perlu lagi dilakukan sensus penduduk. Kalau itu bisa kita lakukan tentu sangat luar biasa," jelas dia.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com 
Sumber:Merdeka.com
Share:

Recent Posts